MBKM Mandiri di Jawa Timur Fokus Pada Aneka Masalah Sosial
[SURABAYA] Sepuluh organisasi pemerintah dan swasta siap mendampingi perguruan tinggi se-Jawa Timur untuk menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara Mandiri dengan fokus pada usaha menyelesaikan persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pangan, kekeringan, dan pengangguran.
Kesiapan itu terungkap dalam Nota Harapan Bersama (Mutual Expectation Agreement) yang ditandatangani oleh 10 calon mitra MBKM dan 33 perwakilan Perguruan Tinggi swasta se-Jawa Timur di akhir acara dialog multi pihak (multistakeholder dialogue – MSD) MBKM Mandiri di Kampus Universitas Ciputra Surabaya, Rabu (18/10).
MSD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kampus Merdeka Mandiri (KMM) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur.
MSD diselenggarakan untuk mempertemukan para pihak, yakni perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, agar mereka duduk bersama mendiskusikan apa yang bisa dilakukan bersama untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan mereka.
Para calon mitra yang hadir dalam MSD tersebut antara lain Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Pemkab Sidoarjo, Pemkot Surabaya, Apindo Jatim, BNN Jatim, Kadin Jatim, Lembaga Manajemen Infaq, PT Cadfem Simulation Technology Indonesia, PT Amati Karya Indonesia, dan BRI cabang Rajawali Surabaya.
Acara MSD tersebut merupakan kelanjutan dari acara bimbingan teknis (bimtek) MBKM Mandiri yang dilaksanakan hari sebelumnya di tempat yang sama.
Bimtek MBKM Mandiri diselenggarakan agar Perguruan Tinggi dan para pihak yang terkait mampu untuk melaksanakan MBKM secara mandiri di kampusnya masing-masing, bekerja sama dengan para mitra yang siap. MBKM Mandiri diselenggarakan untuk memenuhi hak mahasiswa untuk belajar maksimal tiga semester di luar program studinya.
Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VII, Ivan Rovian, mengatakan bahwa Program MBKM, yang diluncurkan tahun 2020, adalah bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk menjawab tantangan global, yakni dengan mengakselerasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
“Akselerasi tersebut bertujuan agar lulusan perguruan tinggi lebih relevan dengan konteks dan zamannya,” kata Rovian.
Lebih jauh Rovian mengatakan LLDikti VII berkomitmen untuk mendorong iklim ber-MBKM secara mandiri di lingkungan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. “Kami akan terus mendorong agar semakin banyak perguruan tinggi di Jawa Timur yang terlibat dalam MBKM Mandiri,” tuturnya.
Sementara itu Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Yohannes Somawiharja, mengatakan bahwa sejak kemunculan internet, para ahli sudah meramalkan bahwa perguruan tinggi akan mengalami disrupsi. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek, menurut dia, adalah respon terhadap disrupsi, sekaligus menjadi disrupsi itu sendiri.
“Program MBKM ini memberi mahasiswa kebebasan untuk mendapatkan keahlian yang spesifik, seperti menjadi food vlogger, fashion commentator, youtuber, tiktoker, dan aneka kemungkinan yang lain,” tuturnya.
Sayangnya, dia mengakui, perguruan tinggi tidak cukup responsif terhadap perubahan dan disrupsi itu. “Perguruan Tinggi salah satu institusi yang paling sulit berubah karena banyak orang pintar di dalamnya. Pintar secara akademik tetapi sulit untuk beradaptasi dengan hal-hal baru,” Yohannes menambahkan.
Sebagai latar belakang, acara Bimtek dan MSD di Surabaya adalah bagian dari program nasional akselerasi MBKM Mandiri, yang diselenggarakan oleh Direktorat Belmawa bekerja sama dengan tim Kampus Merdeka Mandiri (KMM). Kegiatan ini akan diselenggarakan di 16 wilayah LLDIKTI di seluruh Indonesia. Sejauh ini kegiatan ini sudah berjalan di Aceh, Padang, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Kupang, Ambon, dan Jayapura.
Koordinator KMM Donni Hadi Waluyo mengatakan bahwa karena perbedaan kebutuhan di masing-masing wilayah LLDIKTI, maka di sejumlah wilayah diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis, sementara di sejumlah wilayah lain diselenggarakan Bimtek dan MSD. “Perbedaan kebutuhan itu bisa terjadi di tingkat LLDIKTI, perguruan tinggi, atau keduanya,” tutur Donni.
Sosialisasi adalah pengenalan umum mengenai MBKM, khususnya MBKM Mandiri. Dengan mengikuti acara sosialisasi, diharapkan para peserta memahami filosofi, dasar hukum, dan perlunya MBKM Mandiri.
Bimtek ditujukan kepada kalangan perguruan tinggi yang sudah memahami seluk beluk MBKM tetapi masih membutuhkan bimbingan teknis pelaksanaannya. Bimtek berfokus pada bagaimana perguruan tinggi bisa melakukan relaksasi kurikulum dan bagaimana mendesain kurikulum MBKM. Relaksasi kurikulum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mendesain kurikulum yang lebih merdeka dan lebih sesuai dengan konteks setempat.
Sementara itu MSD adalah ajang dialog antara perguruan tinggi dengan pihak di luar perguruan tinggi seperti lembaga pemerintahan, organisasi bisnis (termasuk industri), organisasi sosial dan kemasyarakatan yang berpotensi menjadi mitra bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan MBKM Mandiri.
Salah satu hal terpenting dalam MBKM adalah memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Dalam konteks itulah perguruan tinggi memerlukan banyak mitra yang bersedia terlibat dalam dunia pendidikan.
Sementara itu MSD adalah ajang untuk mendapatkan pemahaman bersama antara perguruan tinggi dengan para mitra dan calon mitra. MSD adalah kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan harapan maupun kontribusi masing-masing. (*)
(YH/DZI/FH/DH/NH/SH/MSF)
*Humas Ditjen Diktiristek*
*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*
Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id
FB Fanpage : @ditjen.dikti
Instagram : @ditjen.dikti
Twitter : @ditjendikti
Youtube : Ditjen Diktiristek
E-Magz Google Play : Satu Dikti
Tiktok : Ditjen Dikti
