Pemerintah Dorong Penguatan SDM di Perguruan Tinggi Lewat Program Pascasarjana dan Vokasi yang Terintegrasi
Banjarmasin – Di tengah tantangan kompleks dunia pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) memberikan komitmennya dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) di perguruan tinggi. Salah satu langkah konkret yang sedang digencarkan adalah pengembangan program pascasarjana dalam negeri yang terintegrasi dengan pengalaman internasional serta percepatan jenjang master dan doktoral bagi lulusan unggul, yang kemudian akan dihubungkan dengan kebutuhan sumber daya di perguruan tinggi.
Dalam forum pertemuan bersama lebih dari 50 pimpinan PTS di Kalimantan yang dilaksanakan secara luring pada Kamis, 17 April 2025, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Khairul Munadi, menyampaikan bahwa penguatan SDM untuk menjawab keresahan di lingkungan pendidikan tinggi menjadi salah satu prioritas.
“Kami sedang mengupayakan untuk memperbanyak program pasca sarjana di Indonesia dengan tetap memberikan pengalaman internasional, misalnya dengan skema 3 tahun di dalam negeri dan 1 tahun di luar negeri. Ini juga menjadi bagian dari strategi efisiensi pembiayaan agar semakin banyak yang bisa dijangkau,” ujar Dirjen Khairul dalam forum tersebut.
Selain itu, percepatan jenjang master dan doktoral juga menjadi salah satu strategi kunci. Mahasiswa berprestasi lulusan sarjana kini diberikan peluang untuk langsung mengikuti program percepatan studi, dengan masa tempuh master hanya satu tahun, kemudian dilanjutkan program doktoral. Sejauh ini, hasil riset dan publikasi yang dihasilkan dari skema tersebut cukup menakjubkan dan mampu menunjukkan bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi jika diberikan dukungan sistemik.
Selain itu program ini juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan tenaga pengajar, terutama di bidang pendidikan vokasi.
“Tidak sedikit anak muda kita yang sebenarnya punya minat akademik yang kuat. Jika mereka bisa terhubung dengan jalur pengembangan SDM yang tepat dan terintegrasi, mereka dapat langsung berkontribusi untuk mengajar di perguruan tinggi vokasi setelah lulus,” lanjut Dirjen Khairul.
Menjawab keresahan terkait jumlah peserta didik di pendidikan tinggi vokasi, Dirjen Khairul juga menyoroti pentingnya pencitraan merek (rebranding) pendidikan vokasi yang selama ini dipersepsikan sebagai pilihan kedua.
“Saat ini sedang dilakukan berbagai upaya agar kita dapat mengurangi gap yang ada antara pendidikan vokasi dengan sarjana. Ini juga harus kita dukung bersama, agar pendidikan vokasi dapat menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa yang memang memiliki minat pada pendidikan tinggi yang berbasis pada praktik,” jelas Dirjen Khairul.
Hal ini meliputi penguatan program vokasi, pemberian gelar akademik terapan yang lebih spesifik, serta perluasan kerja sama dengan industri dan dunia usaha.
Di sisi lain, Dirjen Khairul Munadi juga tengah mereformasi regulasi untuk membuka jalan bagi pengembangan program studi dan cabang baru, khususnya di perguruan tinggi swasta yang memenuhi kriteria. Konsolidasi dan penertiban sistem perizinan kini dilakukan secara lintas lembaga dengan pendekatan kolaboratif.
“Penguatan SDM tidak cukup hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga harus menyasar kualitas, relevansi, dan daya saing global,” demikian Dirjen Khairul.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekBerdampak
#DiktisaintekSigapMelayani
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif
