Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi adalah Fokus dan Komitmen Bersama
Jakarta, 13 Maret 2025 – Pemerintah terus berupaya mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 38,04% pada tahun 2029, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar rapat koordinasi bersama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi guna memastikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh anak bangsa.
Rapat koordinasi bertajuk “Penyamaan Persepsi Indikator RPJMN 2025-2029” ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Dikti Khairul Munadi, Sekretaris Ditjen Dikti Aisyah Endah Palupi, serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Biro Perencanaan Kemdiktisaintek, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek.
Dalam sambutannya Dirjen Dikti Khairul Munadi menekankan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global. Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, setiap kementerian dan lembaga perlu memahami amanat dalam RPJMN. Ditjen Dikti berupaya proaktif mendalami isu-isu dan target yang telah ditetapkan agar dapat menyusun strategi yang tepat dalam Renstra Kementerian,” ujar Dirjen Khairul.
Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian dalam rapat ini adalah APK Pendidikan Tinggi. Target APK PT tahun 2025 ditetapkan sebesar 33,94%, dan diharapkan akan meningkat menjadi 38,04% pada tahun 2029. Untuk mencapai angka tersebut, diperlukan strategi nasional yang komprehensif serta upaya kolaboratif dari berbagai pihak.
Sementara itu Sekretaris Ditjen Dikti Aisyah Endah Palupi juga menggarisbawahi pentingnya penyamaan persepsi dalam pembahasan indikator kinerja RPJMN 2025-2029. “Diskusi ini diharapkan mendukung pendalaman indikator sasaran program prioritas dan kegiatan prioritas di lingkup Ditjen Dikti,” jelasnya.
Ada pun Biro Pusat Statistik menyoroti tantangan terkait tren kenaikan APK PT yang belum signifikan. Kenaikannya hanya sebesar 0,2% per tahun. Karenanya, untuk mencapai kenaikan 1 poin persentase APK PT setiap tahunnya, diperlukan upaya yang besar dan sistematis.
Sementara itu Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas Andri N.R. Mardiah menekankan bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh APK pendidikan menengah. Karena itu diperlukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) untuk memetakan capaian APK pendidikan tinggi secara lebih komprehensif. Selain itu juga dipandang perlu untuk mendata angka putus sekolah tidak hanya pada jenjang menengah, tetapi juga di tingkat perguruan tinggi.
“Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang,” paparnya.
Bappenas juga merekomendasikan agar Ditjen Dikti memetakan berbagai program dan kebijakan lain yang dapat mendukung peningkatan APK PT, termasuk upaya menjangkau masyarakat dari kalangan menengah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang krusial dalam menyusun strategi nasional untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antarlembaga dan upaya penyelarasan data, Ditjen Dikti optimistis dapat mencapai target APK PT yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak demi mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Dirjen Khairul Munadi.
Humas
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
#DiktisaintekSigapMelayani
#Pentingsaintek
#Kampusberdampak
#Kampustransformatif